Monx Blog

NO

HAL

PENJELASAN

1

Tenaga Kerja Asing

Antara
lain; adanya penghapusan Ps 45 UU 13/2003 mengenai larangan TKA
menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan2 tertentu

2

Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (outsourcing)

Antara
lain; perubahan Ps 59 UU 13/2003 mengenai persyaratan jenis dan sifat /
kegiatan pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. Dalam draft: PKWT
dapat dilakukan untuk semua jenis pekerjaan. Selain itu, dalam draft
diusulkan bahwa masa kontrak PKWT bisa mencapai 5 (lima) tahun sekaligus

3

Batas
usia anak bekerja

Diperbolehkan
mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun dan berhak untuk menandatangani
perjanjian kerja (dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, khusus dalam hub
kerja

4

Batasan
maksimal jam kerja lembur

Kalau
dalam UU 13/2000 diatur bahwa jam lembur per hari 3 jam dan 14 jam per
minggu, dalam draft; lembur dapat dilakukan maksimal 14 jam per minggu (tidak
dibatasi per hari)

5

Waktu
Kerja

Dalam
draft tidak diatur secara rinci ketentuan cuti panjang, namun diserahkan ke
masing2 Perusahaan untuk diatur tersendiri dalam PKB

6

Upah
Minum Regional/Propinsi

·      Dalam draft tidak
mengakomodir istilah ”penghidupan yang layak” untuk penghasilan pekerja,
namun diganti dengan ”….upah minimum sebagai jaring pengaman.”

·      Upah minimum memperhatikan
kemampuan sektor usaha yang paling lemah/marginal

7

Struktur
Upah

Upah
di atas upah minimum, diatur dengan skala upah yang ditetapkan oleh
Perusahaan.

8

Perjanjian
Kerja Bersama / Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang merger

·      Apabila terjadi merger,
Peraturan Perusahaan (PP) masing2 Perusahaan masih berlaku sampai disahkannya
PP yang baru

·      Batas waktu pembuatan PP yang
baru; 6 bulan sejak tanggal terjadinya merger

9

Akibat
mogok kerja tidak sah

Akibat
hukum dari mogok kerja tidak sah ada 2 alternatif;

1.   PHK tanpa pesangon

2.   Dikategorikan mangkir dan yang mengakibatkan
peruseahaan rugi, pekerja dapat dituntut ganti rugi

10

Pemberian
upah bagi karyawan yang dikenakan Skorsing

Diberikan
maksimal selama 6 bulan

11

Pesangon

Pekerja
yang upahnya lebih besar dari 1 kali PTKP, tidak berhak mendapat pesangon –
PTKP bagi karyawan tidak kawin: Rp 13.200.000,- atau Rp 1.1 jt/bulan, red –

12

Perubahan
batasan masa kerja sebagai dasar perhitungan besarnya uang pesangon

1.   PESANGON

·   UU 13/2000; kurang dari 1 tahun: 1 bln upah
(tidak ada minimal masa kerja). Dalam draft; min. 3 bulan baru bisa dapat
pesangon: 1 bln upah

·   UU 13/2000; maks pesangon 8 bln upah utk kerja 7
thn. Draft; maks pesangon 7 bln upah utk kerja 6 thn.

2.   ”UANG JASA”

·   UU 13/2000; uang jasa diberikan dengan kelipatan
masa kerja 3 thn; min. 2 bln upah, maks. 10 bln upah. Draft; kelipatan 5 thn;
min. 2 bln upah, maks. 6 bln upah

3.   PENGGANTIAN HAK

·   UU 13/2000; diberikan penggantian perumahan
serta pengobatan 15% dari uang pesangon dan atau ”uang jasa”. Draft; bagi
yang mendapat fasilitas tunjangan perumahan: 10% dan yang mendapat fasilitas
perawatan: 5% dari uang pesangon dan atau ”uang jasa”.

è Jadi
bagi yang sblmnya tdk mendapat fasilitas tsb, tidak mendapat PENGGANTIAN HAK,
red

13

Skorsing
bagi karyawan yang melakukan kesealahan berat

Karyawan
yg melakukan kesalahan berat, dpt diberikan skorsing, dan selama skorsing krn
kesalahan berat tsb, tidak diberikan upah

14

Batas
waktu maksimal untuk skorsing karena karyawan melanggar PKB

·      Dapat diberikan skorsing
pembinaan paling lama 1 bulan

·      Ketentuan yg bisa dikenakan skorsing
pembinaan diatur secara tegas dalam PP/PKB.

15

Prosentase
upah karyawan skorsing

Selama
menjalani skorsing pembinaan, pekerja hanya dibayar upahnya 50%

16

Besarnya
Pesangon karena perusahaan melakukan efisiensi

Kalau
dalam UU 13/2000 Ps 164 PHK dapat dilakukan krn perusahaan rugi terus-menerus
selama 2 tahun (dibuktikan dengan audit) atau karena force majeur dan
pesangon diberikan 2 kali ”PMTK”, dalam draft; ps ini ditafsirkan sebagai
efisiensi (karena berakibat pd pengurangan pegawai), dan tidak perlu ada
laporan audit. Pesangon yang diberikan 1 kali ”PMTK”

17

Jumlah
maksimal pemberian pesangon

·      Pesangon ”2 kali PMTK” hanya
diberikan kepada ahli waris pekerja yg meniggal dunia.

·      Pekerja pensiun tidak
menerima pesangon

18

Karyawan
yang pensiun tidak mendapatkan pesangon